Emakgosip – Temuan BPK Vaksin Covid Sisa Banyak Bio Farma Terancam Rugi. Dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan distribusi vaksin gotong royong oleh PT Bio Farma (Persero), mengakibatkan masih banyaknya sisa vaksin untuk penanganan Covid-19 itu.
Temuan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2023 (IHPS). Laporan hasil pemeriksaan BPK itu menunjukkan bahwa target penjualan VGR untuk COVID-19 sebanyak 7,5 juta dosis oleh PT Bio Farma tidak tercapai.
Karena adanya perubahan kebijakan Temuan BPK Vaksin Covid gratis dari pemerintah yang mengakibatkan VGR tidak di minati dan skema pendistribusian VGR ditunda,” dikutip dari IHPS Semester I-2023, Selasa (5/12/2023).
Per 30 November 2022, BPK mencatat VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar. Vaksin yang belum terdistribusi itu pun hampir melewati batas kedaluwarsa pada 2023.
Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa pada 2023 itu menurut BPK berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Bio Farma agar berkoordinasi. Dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN untuk melakukan upaya-upaya yang optimal dalam memastikan adanya penyerapan. VGR dengan memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin tersebut dalam rangka meminimalkan terjadinya kerugian perusahaan.
Sebagai informasi, dikutip dari website Kemenko Perekonomian, VGR digunakan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat Indonesia. Kemenko Perekonomian pun mencatat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Dan sekitar 22.750 perusahaan telah mendaftar Vaksin Gotong Royong dengan peserta sebanyak 10 juta orang.
Ini juga untuk mengakselerasi tercapainya herd immunity, dan tentunya Gotong Royong ini menunjukkan korporasi burden sharing dengan pemerintah. Di mana produktivitas karyawan di tanggung mereka,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang saat itu menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam siaran pers nomor HM.4.6/112/SET.M.EKON.3/05/2021.